benang merah Mafia Minyak dan Gurita Cikeas

 

SBY Kebakaran Jenggot.

Bisnis minyak memang menjadi lahan basah yang banyak diperebutkan oleh banyak pihak tak terkecuali para pemangku jabatan di pemerintahan. Aksi penyadapan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara Indonesia oleh pihak Australia dikabarkan memuat data mengenai kontrak karya Migas keluarga SBY dan kroninya, hingga percakapan antara Presiden SBY dengan sang mafia minyak yang masih menjadi misteri, Muhammad Riza.

Istana memang dikabarkan dekat dengan mafia minyak Muhammad Riza. Lalu sejauh mana hubungan Muhamad Riza dengan SBY dan kaitan mafia minyak dengan keluarga Dinasti Cikeas ini?

Kabar bahwa Istana terkait dengan mafia Migas sudah beberapa waktu lalu menjadi perhatian banyak kalangan. Istana diduga menerima setoran dari mafia Migas. Pihak Istana juga dituding menjadi dalang terbentuknya mafia Migas. Nah lalu apa hubungannya dengan penyadapan? Kabarnya di antara isi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia tersebut berkait dengan bisnis Migas keluarga Cikeas

Disebutkan penulis buku Gurita Cikeas George Aditjondro, salah satu bisnis strategis Dinasti Cikeas adalah ekspor impor minyak mentah. Bahkan bisnis ini sudah membentuk sebuah sindikat antara keluarga SBY, pejabat perminyakan, dan poros (core) pedagang minyak mentah Indonesia yang dekat dengan anak-anak dan adik-adik Soeharto sejak zaman Soeharto, melalui Permindo Oil Trading, Pemindo Ltd. Perta Oil Marketing Ltd, dan Pacific Petroleum Trading.

Mereka memiliki posisi strategis dengan menentukan jatuh bangun harga minyak serta perbandingan antara uang yang masuk kas negara dan yang masuk ke kantong para anggota sindikat itu. Berbagai kalangan pedagang Migas skala internasional itu memanfaatkan perkenalan mereka dengan SBY, yang pernah jadi Menteri Pertambangan dan Energi di era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam buku Gurita Cikeas karya George Aditjondro, disebutkan lingkaran keluarga besar SBY yang masuk ke sindikat perdagangan minyak bumi yang berbasis di Singapura adalah Erwin Sudjono (kakak ipar Ani Yudhoyono), Hartanto Edhie Wibowo, dan Ani Yudhoyono. Sedangkan dari kalangan pejabat ada Purnomo Yusgiantoro, walaupun ia bukan lagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, mantan Menteri ESDM yang juga kader Demokrat, Evita Legowo, Dirjen Migas di Kementerian ESDM, serta Hatta Rajasa yang kini duduk sebagai Menko Perekonomian.

Hatta Rajasa juga diduga memiliki keterkaitan dengan bisnis pertambangan dan perminyakan. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Arthindo Utama. Arthindo yang berdiri pada tahun 1982 memang turut dalam beberapa kegiatan hulu bidang energi terutama untuk proyek pemanfaatan dan pengolahan gas serta pembangkit tenaga listrik (Power Plant).

Sejumlah klien yang ditangani Arthindo antara lain PT Chevron Pacific Indonesia, PT Caltex Pacific Indonesia, Pertamina, dan sebagainya. Kini PT Arthindo Utama dikelola oleh Putra Hatta Rajasa, yaitu M. Reza Rajasa. Hatta Rajasa sendiri membantah dugaan keterlibatannya pada konspirasi bisnis dengan jaringan Global Energy Resources milik Muhammad Riza Chalid yang berbasis di Singapura.

Dalam buku Gurita Cikeas tersebut juga menyebutkan jika sindikat itu menguasai ekspor impor minyak mentah dan Petral, anak perusahaan Pertamina, bekerja sama dengan Global Energy Resources yang dikuasai oleh Muhammad Riza Chalid yang disebut-sebut sebagai mafia Migas.

Nama Muhammad Riza Chalid memang Jarang terdengar di kancah bisnis Indonesia, namun di kalangan pengusaha sektor minyak dan gas (migas) semua pasti mengenal dan sangat menyeganinya. Pemilik grup perusahaan (holding) Global Energy Resources (GER) ini tak hanya terkenal sebagai pengusaha minyak impor, tetapi juga sebagai penguasa bisnis impor minyak Indonesia, yang mekanismenya dilakukan oleh Pertamina Energy Trading Limited atau Petral.

Kalangan pengusaha minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki “Gasoline God Father” dan kabarnya lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Reza, pemilik Global Energy Resources yang menjadi induk dari 5 perusahaan yaitu Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura dan terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak.

Kelima perusahaan ini dikabarkan merupakan mitra utama Pertamina. Bahkan Riza diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Global Energy Resources, perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak Impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, mark-up harga BBM juga dimainkan oleh mafia Migas. Nama Riza Chalid disebut-sebut sebagai salah seorahg mafia Migas yang memiliki peran besar. Tak hanya itu, keluarga Cikeas juga diduga menerima aliran deras dan bisnis licin minyak ini.

Seperti yang pernah ramai diperbincangkan, Selain Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas menerima aliran dana US$ 200 ribu, mantan bendahara Demokrat Nazaruddin juga menyebut Ani Yudhoyono juga menerima aliran dana dari mafia minyak Petral sebesar US$ 5 juta. Hal ini pernah diungkap media beberapa waktu lalu dan kabarnya hal itu sempat membuat SBY menggebrak meja. Juga saat mendengar Nazar mengatakan Ibas terima uang US$ 200 ribu dan SBY kembali menggebrak meja. Ibas sendiri telah membantah tudingan seperti diberitakan di sejumlah media.

Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Muhammad Riza Chalid disebut-sebut merupakan kroni bisnis Pertamina yang sudah dikenal sejak era Soeharto. Di lingkungan bisnis perminyakan, yang bersangkutan dikenal powerful. Pada kasus pengadaan minyak Zatappi, namanya terlibat, namun menghilang bersamaan dengan kandasnya penyelidikan di Kejakgung. Jika yang bersangkutan disebut sebagai mafia, itu disebabkan sosoknya yang powerful sehingga bisa mengatur berbagai transaksi.

Hingga kini keberadaan mafia Migas masih sulit diberantas. Menteri BUMN pada masa itu, Dahlan Iskan sebelumnya sempat mengatakan akan membubarkan Petral, anak usaha Pertamina, namun tiba-tiba batal bahkan sekarang semakin eksis. Sudah menjadi rahasia umum sejak dulu Petral memang disebut-sebut sebagai sarang korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba era Soeharto hingga saat ini, yang tidak pernah bisa disentuh.

Namun hingga saat ini belum ada yang dapat membuktikan adanya mafia minyak dalam tubuh Petral. Meski begitu, Dahlan Iskan mengaku tak lagi menggunakan jasa Petral sebagai perantara dalam membeli minyak mentah dan BBM oleh Pertamina untuk menghindari keterlibatan mafia Migas. Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie mengatakan untuk membubarkan Petral sulit dilakukan mengingat Petral didirikan di Singapura dan memiliki badan hukum yang dilindungi oleh Negara Singapura.

“Cerita soal Petral sudah dan dulu tapi sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukkan adanya pihak penguasa yang turut campur main di Petral,” katanya.

Effendi Siradjuddin, General Chairman Asosiasi Perusahaan Migas Nasional sekaligus penulis buku Global and National Oil Shortage Trap (Jebakan Kelumpuhan Migas dan Ekonomi Indonesia Di Ten gah Shortage Supply Dunia 2013-2020) melihat adanya Petral, anak perusahaan Pertamina di Singapura digunakan oleh para mafia untuk mengeruk keuntungan penjualan minyak.

Dengan sekitar 50 supplier minyak yang memasok Petral yang dibutuhkan Indonesia sekitar 1 juta barel, membuat Indonesia tak dapat berbuat banyak dan mengikuti sistem harga minyak yang ditetapkan pasar internasional.

“Petral itu kayak gurita, dia punya 50 supplier minyak,” jelas Effendi.

Tak hanya itu, oknum mafia Migas juga terkait dengan BP Migas yang sudah dibubarkan dan berubah menjadi SKK Migas. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembubaran BP Migas melalui pengujian UU No.22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945.

(seperti yg di kutip dari halokarimun.com)

ini dia 9 Wanita terpilih Pansel KPK

 

Sudut Istana - Guna menghindari terbentuknya KPK yang menjadi subordinat atau bawahan pemerintah,  Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK.

 

Pansel Pimpinan KPK ini diharapkan dapat bekerja secara independen. 

 

Presiden telah memilih  9 nama pansel. Ada yang menarik dari pembentukan pansel ini, dimana kesembilan anggota pansel adalah wanita.

 

Nama-nama tersebut diumumkan Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sesaat sebelum bertolak ke Malang, Jawa Timur untuk melakukan kunjungan kerja.

 

"Pagi ini saya ingin menyampaikan nama Pansel KPK. Saya ingin menekankan komitmen saya pada pemberantasan korupsi.

Semua berkepentingan melawan korupsi, untuk rakyat Indonesia. Indonesia bisa bangkit jadi bangsa yang besar kalau kita bebas, kalau kita bebas korupsi," kata Jokowi saat umumkann anggota pansel KPK, Kamis (21/5). 

 

"Saya berharap Panitia Seleksi KPK segera bekerja untuk menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya diserahkan pada Presiden," harap Jokowi.

 

Berikut nama-nama anggota pansel tersebut :

 

1. Destry Damayanti, M.Sc. adalah ahli ekonomi, keuangan dan moneter. Destry saat ini menjabat sebagai Chief Executive Director. Destry didaulat Jokowi sebagai Ketua Pansel yang merangkap anggota.

 

2. Dr Enny Nurbaningsih, SH. dikenal sebagai pakar hukum tata negara, juga merupakan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ditugaskan menjadi Wakil Ketua sekaligus merangkap anggota Pansel KPK.

 

3. Prof. Dr. Harkristuti Haskrisnowo, SH, LLM. adalah pakar hukum pidana dan HAM, juga merupakan Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham. Harkristuti didapuk sebagai anggota Pansel KPK.

 

4. Ir. Betti S Alisjabana, MBA. adalah ahli IT dan manajemen. Pernah menjabat sebagai Presiden Direktur IBM pada tahun 2000. Betti bertugas sebagai anggota Pansel KPK.

 

5. Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, seorang pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang,  juga bertugas sebagai dosen hukum pidana di Universitas Trisakti.  Sebagai anggota Pansel KPK.

 

6. Supra Wimbarti, M.SC, Ph.D. ahli psikologi SDM dan pendidikan. Juga merupakan Dekan Fakultas Psikologi UGM. Sebagai anggota Pansel KPK.

 

7. Natalia Subagyo, M.Sc. seorang ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, juga pernah menjabat sebagai anggota Tim 9 PSSI. Sebagai anggota Pansel KPK.

 

8. Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM. adalah ahli hukum. Dia juga menjabat sebagai Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas. Sebagai anggota Pansel KPK.

 

9. Meuthia Ganie Rochman, Ph.D. adalah ahli sosiologi korupsi dan modal sosial. Sebagai anggota Pansel KPK.   ( Riza )

demo 20 Mei 2015 batal

Sudut Istana:
Rencana aksi besar-besaran mahasiswa pada 20 Mei ditunda. Langkah ini diambil setelah pengurus BEM sejumlah perguruan tinggi bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Andi Aulia Rahman mengungkapkan, pihaknya batal melakukan demo besar-besaran besok, Rabu (20/5/2015) lantaran disinyalir ada isu ‘penumpang gelap’ dengan agenda menggulingkan Jokowi.

“Kami awalnya mau demo tanggal segitu, tapi ternyata tanggal 20 ada yang mainin isu lengserkan Presiden. Makanya, kami jadi tanggal 21,” kata Andi semalam.
Ia mengklaim, sejumlah perwakilan yang hadir di Istana semalam pun, yakni dari UI, Universitas Gadjah Mada, Universitas Parahyangan, Universitas Padjadjaran, Universitas Trisakti, dan Universitas Atmajaya, bersepakat untuk tidak melakukan aksi pada Rabu besok.
Andi menegaskan, gerakan mahasiswa kali ini tidak membawa misi melengserkan pemerintahan yang sah, melainkan ingin mengkritisi sejumlah kebijakan yang tidak pro rakyat.
“Kami berbeda dengan pergerakan tahun ’98 dan ’66. Kami tidak ingin gerakan mahasiswa selalu dikaitkan dengan turunnya rezim. Kami ingin membangunkan presiden tentang persoalan di depan mata. Terlalu dini untuk mengeluarkan hal itu (pelengseran presiden),” kata Andi.
Dalam pertemuan selama dua jam tersebut, BEM menyampaikan sejumlah masalah. Mulai dari kasus pelanggaran HAM di Kampus Trisakti, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berimbas melambungnya harga bahan pokok.
“Terkait kenaikan BBM, negara keluarkan kebijakan harga batas atas dari harga BBM yang sudah naik turun. Nanti presiden akan keluarkan aturan lewat Kementerian ESDM,” kata Andi Aulia Rahman.

Sementara itu, Presiden BEM Universitas Triksakti, Muhammad Puri Andamas menambahkan dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo ada titik terang penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
Dalam pertemuan yang diawali makan malam bersama itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.(Riza)

Pejelasan MENAG tentang Tilawah Langgam Jawa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara , pada Jumat (15/5) malam. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Alquran, Surah An-Najm 1-15, oleh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Muhammad Yasser Arafat.

Pembacaan ayat suci ini rupanya menuai kontroversi di masyarakat dan banyak diperbincangkan di media sosial. Hal tersebut terjadi karena pembacaan ayat suci tersebut menggunakan langgam (irama) Jawa mirip seperti sinden pada pagelaran wayang. Pembacaan model ini dinilai tidak wajar dan menyalahi hukum tajwid.

Sejumlah pembelaan terhadap aksi Qari (pembaca Alquran) pun bermunculan, salah satunya oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

"Tujuan pembacaan Alquran dengan langgam Jawa adalah menjaga dan memelihara tradisi Nusantara dalam menyebarluaskan ajaran Islam di tanah air," kata Lukman melalui akun Twitter resminya, Minggu (17/5).

Bahkan dia mengakui bahwa tilawah langgam Jawa tersebut adalah idenya. Dia mengklarifikasi ini, karena banyak yang menyalahkan Jokowi atas adanya tilawah versi Jawa.

"Pembacaan Alquran dengan langgam Jawa pada Peringatan Isra Miraj di Istana Negara sepenuhnya ide saya, sama sekali bukan kehendak Presiden RI," cuitnya lagi.

Kendati demikian, dia berterima kasih atas masukan dan apresiasi masyarakat terhadap tilawah langgam Jawa tersebut. "Saya menyimak kritik yang berkeberatan dengan adanya pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa. Tapi saya juga berterimakasih kepada yang mengapresiasinya,"tutupnya.

Kabar gembira bagi PNS kenaikan pangkat otomatis

  SYARAT DARI BKN GURU BISA NAIK PANGKAT OTOMATIS 2015

Kabar kenaikan pangkat secara otomatis yang beredar sangat ramai kiranya bukan main-main hanya saja yang jadi pertanyaan kenaikan pangkat PNS otomatis jika sudah 4 tahun ini apa hanya berlaku bagi PNS Jabatan Struktural, ini yang belum terjawab dengan rapi, mestinya jika bahasa PNS ini tentu merujuk pada PNS Struktural dan Fungsional.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia mengubah mekanisme proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS). BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap empat tahun tanpa harus melalui mekanisme pengusulan seperti yang diterapkan selama ini.

Mengintip prosedur yang bakal dilakukan BKN atau Badan Kepegawaian Negara yang kami lansir dari situs merdeka.com ternyata kenaikan pangkat PNS secara otomatis ini juga berlaku bagi jabatan PNS Fungsional, apa Guru juga mendapatkan kenaikan pangkat secara otomatis ? mari kita simak paparan Kepala BKN dibawah ini

Kepala BKN, Bima Aria Wibisana mengatakan kebijakan ini berlaku untuk PNS struktural dan juga PNS fungsional seperti guru. “Aturan ini berlaku untuk semuanya (termasuk guru PNS),” ucap Bima ketika ditemui usai pelantikan jabatan kepala BKN di Kantor BKN, Jakarta, belum lama ini.

Namun demikian, ada beberapa prosedur yang harus diikuti para guru sebelum kenaikan pangkat secara otomatis. Guru PNS tetap harus mengumpulkan angka kredit untuk bisa naik pangkat. “Harus membuktikan angka kreditnya bisa memadai,” katanya.

Selain itu, Bima saat ini juga sedang mengumpulkan data guru yang sudah 4 tahun namun belum naik pangkat. Bima akan meneliti lebih jauh penyebab belum naiknya pangkat guru tersebut. “Apakah angkat kreditnya kurang atau kenapa atau tidak diurus administrasinya, kalau kurang dia harus mengumpulkan kredit itu,” tegasnya.

Bima meminta kepada guru PNS agar meningkatkan kompetensinya dan mengumpulkan angka kredit kenaikan pangkat. Namun nantinya, BKN akan memberikan tenggat waktu untuk guru PNS mengumpulkan kredit dengan ikut diklat, seminar dan lain sebagainya. Bima juga saat ini masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dalam menentukan pola baru kenaikan pangkat guru.

“Hanya saja punya batas waktu untuk mengumpulkan itu, kalau batas waktunya tidak dipenuhi ada sanksi-sanksinya berhentikan sementara dari guru biar fokus. Kita akan bekerjasama dengan Mendikbud untuk ini kalau terjadi harus ada kebijakan yang harus diambil,” tutupnya.

Sebelumnya, Bima menyebut akan menggunakan aturan baru terkait kenaikan pangkat PNS yang secara otomatis tiap 4 tahun. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dalam bidang kepegawaian. Pegawai tidak perlu lagi dibuat sibuk mengusulkan kenaikan pangkat, karena BKN setiap empat tahun mengumpulkan daftar nama pegawai yang dianggap layak naik pangkat ke BKD.

Dengan demikian, BKN hanya menunggu konfirmasi BKD terkait kinerja dan perilaku pegawai bersangkutan. Apakah sedang menjalani hukuman disiplin pegawai atau tidak. Jika tidak bermasalah maka bisa segera diproses kenaikan pangkatnya. Menurut Bima, mekanisme seperti sekarang melalui usulan atasan langsung ke BKD untuk kemudian diproses sering kali merugikan pegawai bersangkutan.

“Ada kasus terlambat 6 bulan hingga setahun. Ke depan kenaikan pangkat akan otomatis. Tidak perlu lagi repotmengusulkan, apalagi mengalami keterlambatan,” yakinnya.

Ke depan, BKN akan mengirimkan daftar nama PNS yang akan naik pangkat pada periode tertentu enam bulan sebelumnya. Pun demikian untuk daftar nama PNS yang akan pensiun. Akan disampaikan daftarnya setahun sebelum waktu berlakunya.

Dengan demikian, Setidaknya PNS bersangkutan bisa segera memproses pemberkasannya agar saat jatuh tempo, baik naik pangkat maupun pensiun sudah bisa menerima haknya. Mereka yang naik pangkat bisa menerima pendapatan sesuai kepangkatannya, dan yang pensiun langsung bisa menerima uang pensiunnya tepat hari jatuh temponya.  (Riza)

Solo Batik Carnival 8

Info Solo Batik Carnival 8

Event Tahunan, Solo Batik Carnival (SBC) 8  Tahun 2015, sudah didepan mata, sesuai agenda Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, akan diselenggarakan pada tanggal 12-14 Juni 2015.

“Bagi masyarakat kota Solo dan sekitarnya, persiapkan untuk berpartisipasipada even tahunan ini,” 

Kapan rencana dirinya mulai melakukan rekrutmen peserta, volunteer dan instruktur. “Tunggu saja, usai kita audiens dengan dinas terkait dan Pak Wali, segera kami buka pendaftaran,” terang Ade, ditengah prepare opening Solo Great Sale 2015.

Sejumlah persiapan telah dilakukannya, diantaranya tahap finishing prototipe, yang disesuaikan dengan tema pada tahun ini. “Kalau tema yang bakal dilaunching dibocorin sekarang gak surprise lagi dong,” kilahnya, disoal tentang tema SBC 8 ini.

Nantinya, berkenaan hal itu  Yayasan Solo Batik Carnival, melalui Panitia SBC 8 memanggil segenap lapisan masyarakat di wilayah Solo dan sekitarnya untuk ikut berpartisipasi pada momen tersebut.

Untuk mengantisipasi kejenuhan masyarakat terkait gelaran SBC ini, Ade, demikian akrab dipanggil telah menyiapkan konsep kolaborasi mulai dari desain kostum, koreo dan seni pertunjukan yang diyakini lebih menarik dai tahun sebelumnya. -

Simbol Dajjal di Cafe anak Jokowi

Dunia Maya dan Media Cetak belakangan ini mendadak menjadi heboh. Pasalnya, anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka membuka bisnis baru berupa kafe martabak manis bernama Markobar.
Jokowi bahkan sempat mencoba makanan di tempat tersebut saat pulang ke Solo dan beredar di dunia maya . Namun yang membuat heboh dan memicu kontroversi publik adalah adanya simbol mata satu, yang selama ini dikenal sebagai logo Dajjal dan organisasi bawah tanah Zionis Yahudi Internasional.

Gambar ini diunggah JONRU di fanpage facebooknya, Tak pelak, hal ini membuat banyak netizen yang berkomentar. Belum diketahui maksud logo mata satu yang ada di kafe milik anak Jokowi tersebut. Apakah hanya sekedar seni cari sensasi, atau ketidaktahuan kalau segitiga mata satu tersebut merupakan simbol Dajjal.

Markobar merupakan kependekan dari Martabak Kota Barat. Kafe yang berada di sebelah barat Solo Grand Mall (SGM) itu baru dibuka pada awal April 2015 lalu.
Salah satu karyawan Markobar, Satrio mengatakan tempat jualan martabak itu merupakan bisnis patungan. “Pemiliknya ada beberapa orang,” katanya, seperti ditulis di Tempo. Gibran merupakan salah satu pemilik dan sering datang ke tempat itu untuk memantau penjualan.
Menu unggulan di tempat itu adalah martabak manis delapan rasa, sesuai dengan jenis cokelat yang digunakan sebagai topping-nya. “Ada delapan rasa di setiap loyangnya,” kata Satrio. Sedangkan minuman spesial dari kafe tersebut adalah es kelapa muda yang dinamakan Kapling Cinta.
Saat Tempo berkunjung ke kafe itu, sejumlah pengunjung tampak tengah menikmati martabak manis. Semua karyawan menggunakan seragam warna hitam dengan tulisan Chilli Pari, nama usaha katering milik Gibran.

Ahok : Korupsi pengadaan UPS melebihi Century

Jakarta,  -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim besarnya kerugian yang diderita negara atas kasus markup pengadaan alat penyuplai listrik atau uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta 2014 melebihi jumlah kerugian dalam perkara korupsi Wisma Atlet di Hambalang maupun skandal dana talangan Bank Century.

Untuk membuka seluruh fakta dan mengungkap kasus markup pengadaan UPS tersebut, Ahok mendukung penuh seluruh proses penyelidikan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri saat ini.

Ahok pun siap jika harus diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus markup pengadaan UPS. “Ya harus siap dong. Kami langsung bantu supaya menjadi terang semua dan terungkap kasusnya, sebab ini melibatkan uang besar, melebihi uang Hambalang atau Century kalau dihitung-hitung," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta usai berkoordinasi dengan Kabareskrim Budi Waseso terkait saksi-saksi kasus UPS, Senin (4/5).
Ahok menghitung jika setiap tahunnya pokok-pokok pikiran ‘siluman’ yang lolos dari pengawasan berjumlah Rp 4-5 triliun, maka besarnya kerugian negara akibat kasus pengadaan barang mencapai angka puluhan triliun dalam jangka waktu lima tahun.

Siang ini Ahok telah bertemu langsung dengan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso di Balai Kota DKI Jakarta. Kabareskrim mendatangi Ahok untuk berkoordinasi terkait penyelidikan kasus markup pengadaan UPS.

"Ada beberapa saksi yang harus dimintai keterangan, staf-staf beliau (Ahok). Jadi saya harus minta izin dahulu dengan Pak Gubernur," ujar Budi Waseso.

Sementara Ahok berbicara dengan Budi Waseso, di Mabes Polri Wakil Ketua DPRD Abraham ‘Lulung’ Lunggana dimintai keterangan untuk kedua kalinya terkait kasus UPS itu. “Saya bersikap kooperatif dan siap bekerjasama dengan polisi," ujar Lulung sebelum memasuki kantor Bareskrim.
Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Muhammad Ikram mengatakan Lulung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Alex Usman, pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. (dikutip dari CNN)

ternyata Lulung emosi juga sama wartawan

Uninterruptible Power Supply (UPS) akhirnya telah selesai dilaksanakan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, Senin malam (4/5). Setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam, Lulung - sapaan akrabnya - kembali irit bicara.

Lulung keluar dari Gedung Bareskrim sekitar pukul 20.50 WIB dan melayani sedikit pertanyaan dari wartawan sebelum akhirnya langsung pergi menuju mobilnya. "Saya sudah selesai memberikan keterangan yang saya buat. Besok saya akan konsen terhadap waktu-waktu saya," ujar Lulung.


Pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana terkait kasus

"Apa yang saya tahu saya jelaskan dan yang saya tak tahu tak saya jelaskan. Namun jika dibutuhkan saya akan tetap hadir dalam dimintai keterangan," katanya menambahkan.

Namun, Lulung sempat emosi saat ditanya perihal status hukumnya dalam kasus UPS tersebut. Saat ditanya apakah dirinya siap ditahan, Lulung berkata, "Bapak lo aja yang ditahan."

Lulung kembali mengulang kata-kata yang dia ucapkan saat selesai diperiksa Kamis (30/4) pekan lalu. Dia mengatakan mendukung segala langkah Polri dalam mengusut kasus UPS tersebut.

"Intinya saya mendukung Polri dalam mengusut dan menyelesaikan kasus ini," ujarnya sembari masuk ke mobil dan langsung meninggalkan kompleks Mabes Polri.

Lulung menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB. Dia diperiksa sebagai saksi dalam penetapan tersangka Alex Usman, satu dari dua tersangka kasus UPS. Ini merupakan pemeriksaan kedua yang dijalani Lulung setelah yang pertama terjadi pada Kamis (30/4).

Dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus UPS tersebut. Keduanya adalah pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dan pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman.

Khusus untuk Alex Usman, Bareskrim telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan pada Kamis malam (30/4), atau di hari yang sama saat Lulung menjalani pemeriksaan. Namun kuasa hukum Alex, Eri Rossatria dan Ahmad DJ Afandi siang tadi datang ke Bareskrim untuk membicarakan soal penangguhan penahanan kliennya. (CNN)