Tuesday 27 September 2016

Ketika Fadli membacakan Puisi


Monday 26 September 2016

Tidak memilih Sandiaga Uno "Anthek Asing"


Gerindra telah mengusung Sandiaga Uno untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2017. Sandiaga disebut merupakan pilihan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam akun instagram, Sandiaga Uno mengucapkan terima kasihnya kepada Prabowo. "Terima kasih Pak @prabowo atas dukungannya. Sesuai arahan Bapak, saya siap untuk berjuang membela rakyat kecil. Jakarta milik semua golongan!" tulis Sandiaga seperti dikutip detikcom, Rabu (17/8/2016).

Terdapat video dalam postingan Sandiaga tersebut. Video itu menampilkan Prabowo yang meminta semua pendukungnya untuk membantu Sandiaga.

"Jadi, saya harapkan kalau kau kau hormat sama Prabowo, kalau kau cinta sama Prabowo, kalau kau setia sama Prabowo, bantulah Sandiaga Uno," ucap Prabowo dengan nada berapi-api.

Tampak dalam video tersebut Prabowo seperti mengumpulkan pendukungnya di sebuah bangunan berbentuk rumah joglo. Tak ada keterangan yang dicantumkan mengenai latar tempat dan waktu acara tersebut.

"Yang tidak dukung Sandiaga Uno antek asing, saudara-saudara!" ucap Prabowo disambut teriakan pendukungnya, "Sandi! Sandi! Sandi!" 

Sumber : http://news.detik.com/berita/3277136/prabowo-sebut-yang-tak-dukung-sandiaga-uno-sebagai-antek-asing

Monday 12 September 2016

Ahok dilaporkan Tuhan oleh PKS


Sore ini saya dikejutkan dengan postingan teman di fb yang memposting foto seorang yang berada di tanah suci sambil membawa tulisan “Demi Allah kami tidak ridho Ahok memimpin Jakarta”.

Betapa mirisnya foto itu sampai kebenciannya kepada Ahok terbawa di ibadahnya yang sakrar itu.  Kekhusukan ibadahnya benar-benar terganggu oleh Ahok. Mungkin dalam setiap doanya memaksa Tuhan untuk menolak Ahok hahahaha.
Kasihan saya melihat orang kayak begitu sudah berada di tanah suci tapi hatinya masih terkontaminasi. Sampai-sampai di tanah suci juga melakukan kampanye anti Ahok. Ibadahnya mungkin saja sia-sia. Padahal beribadah untuk mendapatkan ridho Allah bukan menarik azab Allah. Ibadah dicampuri dengan urusan dunia sungguh memalukan ibarat mencampur air putih dicampur setetes arak yang haram. 
Kalau Allah akhirnya meridhoi Ahok untuk jadi gubernur DKI sekali lagi mungkin orang-orang yang benci Ahok akan marah-marah kepada Tuhannya karena tak mengabulkan doa-doa yang berbau kebencian kepada Ahok.
Bukan konsentrasi beribadah malah menebar kebencian dan kampanye anti Ahok di tanah suci Mekkah.Mudah-mudahan hajinya bisa mabrur asala jangan jadi haji kabur. Bahkan ada Pejabat yang pakai uang korupsi untuk naik haji,hiiii serem.
sumber :  http://www.bacakabar.com/read/jauh-jauh-datang-ke-tanah-suci-makkah-hanya-untuk-maksa-tuhan-tolak-ahok

Sunday 11 September 2016

PDIP setuju Arcandra Diangkat kembali


Keputusan Presiden Joko Widodo bisa disebut sudah bulat akan mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden RI ke-7 itu masih percaya pada kemampuan dan integritas Arcandra dalam memimpin Kementerian ESDM dan mengoptimalkan sektor energi untuk kepentingan nasional. Apalagi kini masalah kewarganegaraan Arcandra telah beres.
Dari informasi yang dihimpun RMOL (Jawa Pos Group), tadinya Presiden Jokowi ingin melantik Arcandra pada hari Jumat lalu (9/9), di hari yang sama dengan pelantikan Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Tetapi pihak-pihak yang merasa kepentingan mereka terganggu dengan kehadiran Arcandra belum mau menyerah. Mereka masih masih berusaha keras mematahkan keinginan Presiden Jokowi memilih Menteri ESDM dari luar kelompok tradisional yang selama ini menguasai sektor energi nasional untuk kepentingan sempit belaka.
Pihak inilah yang dikenal sebagai kelompok penguasa-pengusaha atau Peng-Peng, kelompok yang menggunakan posisi politik untuk kepentingan jaringan bisnis mereka semata dan berlindung di balik tema nasionalisme.
Sementara itu PDIP tak mempermasalahkan apabila nantinya Presiden memanggil kembali Arcandra untuk menjadi Menteri ESDM.
Hal itu diutarakan politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam perbincangan dengan redaksi Minggu (11/9).
Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, Arcandra secara UU sudah layak untuk diangkat kembali menjadi menteri. Sebab, yang bersangkutan sudah memperoleh kembali status kewarganegaraannya sebagai WNI dan telah dicatatkan resmi dalam lembaran negara.
"Jika Presiden menganggap Arcandra layak diangkat menjadi Menteri, maka pengangkatannya sudah sesuai aturan yang disyaratkan dalam UU Kementerian Negara," jelas Masinton.
Jabatan Menteri sesuai UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 22 ayat 2 diangkat oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan, Warga Negara Indonesia. 
Masinton menegaskan, pihaknya tetap menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi. Pihaknya tidak bisa mengintervensi apapun keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
"Untuk menjabat sebagai Menteri kita serahkan pada kewenangan Presiden. Karena mengangkat dan memberhentikan Menteri adalah Hak Prerogatif yang melekat pada Presiden," tandasnya.
sumber : http://www.jawapos.com/read/2016/09/11/50298/

Menolak Archandra Berarti Menentang Hukum










Archandra adalah orang yang seharus didukung menjadi menteri ESDM, melihat kepakarannya di bidang energi. Archandra juga merupakan orang yang perlu saya dukung saat banyak politisi antek mafia migas sedang berkomentar negatif, padahal sejatinya mereka ketakutan.
Damon Evans, seorang konsultan dan kontributor majalah Forbes menyebutkan bahwa kembalinya Archandra menjadi menteri ESDM bisa melumpuhkan banyak perusahaan migas asal Amerika seperti Chevron, Exxon dan sebagainya.
Para investor asing mulai khawatir melihat ada kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam mengelola sumberdaya energinya sendiri. Contoh saja Pertamina, yang beberapa bulan lalu menyatakan mengambil alih blok Mahakam dan akan menjadi operator sejak 2018 nanti. Freeport, yang sejak bertahun-tahun bisa bermain dan mencari celah undang-undang dan alasan untuk ekspor konsentratnya, sekarang sudah ditekan untuk segera selesaikan smelternya di Indonesia.
Jika sebelumnya Sudirman Said berperan seperti penjaga gawang, maka Archandra adalah striker tunggal yang berada di depan. Mengapa begitu? Sudirman Said tak punya kepakaran soal energi. Namun beliau paham betul instruksi Presiden untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Selama kepemimpinan Sudirman Said, ada banyak proyek ditahan dan ditunda pengerjaannya, karena beliau tidak bisa mengoreksi atau menolak. Tapi saat Archandra menjadi menteri ESDM, beberapa negosiasi langsung berjalan cair dan lancar, atau dari sudut pandang investor merasa terpaksa sepakat. Ini karena Archandra paham soal energi dan bisa mengoreksi. Sehingga suka tidak suka, investor dan operator harus setuju dengan kebijakan ketat Archandra. Selengkapnya bisa baca di sini: http://seword.com/politik/20-hari-archandra-selamatkan-42-miliar-dollar/
Kepakaran Archandra sangat dibutuhkan saat ini. Satu contoh krusial adalah Blok Masela. Jika bukan karena saran Archandra, mungkin sekarang Masela sudah disetuju dibangun di laut. Ini karena data yang disajikan lebih pro pada eksplorasi laut.
Banyak yang tidak sependapat dan bertanya-tanya, “masa iya lebih menguntungkan di laut?” Rizal Ramli juga koar-koar menolak. Tapi semua hanya bisa menolak tanpa bisa detail membantah data yang ada. Presiden Jokowi juga ragu dengan data yang disajikan, karena menurut beliau juga lebih masuk akal kalau di darat. Archandra menjawab semua data tersebut secara presisi dan akurat. Sehingga berhasil meyakinkan Presiden bahwa keinginan dan persepsinya sesuai dengan data dan teori ilmiah.
Archandra berhasil menyelamatkan banyak anggaran selama 20 hari kepemimpinannya. Semua proposal dikoreksi dan dipotong sampai angka wajar. Archandra punya alasan, punya pengetahuan. Sehingga kalaupun berdebat dan nego, Archandra tak akan kalah dengan data yang disajikan pihak lawannya.
Di satu sisi Archandra bisa memberi perubahan dan perbaikan di sektor energi, namun di sisi lain dia juga mengusik kenyamanan sebagian orang yang selama ini numpang makan dari APBN dan investor. Atau juga bisa kalangan investor yang mau high profit tapi tak mau memenuhi persyaratan dan undang-undang.
Menolak Archandra berarti menentang preogatif Presiden
Sejak awal isu paspor Amerika dihembuskan, saat orang-orang berisik soal kepatuhan pada hukum, saya mungkin satu-satunya yang bilang “ini bukan soal hukum. Ini soal mafia migas dan kepentingannya.” Namun banyak yang tetap ngotot bahwa ini soal hukum.
Sampai akhirnya Archandra diberhentikan, beberapa mereka memuji ketegasan Jokowi karena taat hukum. Mereka ini sebenarnya relawan Jokowi, namun terpengaruh dengan relawan oportunis yang bermain dua kaki dan mengakomodir kepentingan mafia migas.
Sekarang pernyataan saya benar-benar terbukti. Lihatlah betapa banyak politisi tokoh yang jelas menolak Archandra diangkat lagi menjadi menteri ESDM meski sudah resmi menyandang status WNI.
Jika dulu masalah mereka karena Archandra pernah punya paspor AS dan otomatis kehilangan kewarganegaraannya, sekarang apa? Dulu mereka menolak atas nama hukum. Sekarang mereka menolak hukum itu sendiri, bukankah menunjuk Archandra sebagai menteri ESDM lagi adalah hak preogatif Presiden? Beliau WNI dan punya kepakaran di bidang energi. ESDM adalah posisi yang sesuai dan masuk akal, jauh lebih masuk akal dibanding pakar video porno menjadi menteri olahraga.
sumber: http://seword.com/politik/menolak-archandra-berarti-menentang-hukum/